Bola.com, Jakarta - Lembaga politik adalah seperangkat norma sosial dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang sehingga dalam hal inilah adanya lembaga politik mencakup pemerintahan, negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang.
Lembaga politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam wilayah suatu negara yang terkait dengan proses-proses perencanaan, penentuan, dan pelaksanaan di kehidupan bernegara.
Baca Juga
Advertisement
Di Indonesia, lembaga politik sesuai peraturan UUD 1945 menangani permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk kepentingan mencapai ketenteraman dan keamanan masyarakat.
Lembaga politik dibentuk agar pemerintah dan masyarakat memiliki interaksi yang baik dan tertib. Dengan kata lain, lembaga ini mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang di masyarakat, serta mengatur penerapan hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Berikut penjelasan lebih lanjut tentang lembaga politik, dilansir dari lamanĀ Maxmanroe dan Dosensosiologi, Rabu (30/8/2023).
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Ciri Lembaga Politik
- Terdapat komunitas manusia yang bersatu.
- Terdapat asosiasi politik/pemerintahan yang aktif.
- Melaksanakan kewenangan dalam teritori tertentu.
- Melaksanakan fungsi untuk memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh asosiasi.
Advertisement
Peran dan Fungsi Lembaga Politik
Memaksa Masyarakat
Lembaga politik berhak memaksa anggota masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dalam lembaga politik. Lembaga politik memiliki alat kelengkapan seperti DPR, MPR, dan UUD untuk memastikan norma yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat.
Mengarahkan Masyarakat
Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin atau aparat yang dianggap mampu menjalankan peran sebagai elite politik secara struktural. Upaya pengarahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye.
Menengahi Permasalahan
Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sering terjadi perselisihan. Lembaga politik dapat menjadi penengah, misalnya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagal penengah ketika muncul perselisihan dalam pemilihan kepala daerah.
Melindungi Masyarakat
Lembaga politik dapat menjadi pelindung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga di luar negeri dapat diatasi melalui lembaga pohtik, misalnya dengan mengeluarkan moratorium pengiriman TKI.
Peran dan Fungsi Lembaga Politik
Menyalurkan Aspirasi Politik
Lembaga politik berfungsi menyusun dan menyalurkan aspirasi/tuntutan dalam bidang politik. Aspirasi dan kritik yang membangun dibutuhkan dalam lembaga politik. Aspirasi dan kritik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat menciptakan iklim politik yang sehat.
Setiap orang berhak memberikan aspirasi politik satu di antaranya partai politik. Warga negara Indonesia memiliki kebebasan membentuk partai politik.
Membuat Kebijakan Umum
Lembaga politik bertujuan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain. Tujuannya untuk memilih kebijakan terbaik yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintahan.
Menerapkan Kebijakan
Lembaga politik tentu saja berperan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Contoh penerapan kebijakan adalah pemberian kuota 30 persen bagi wanita untuk bisa berpartisipasi dalam lembaga politik sekaligus sebagai wujud adanya kesetaraan gender.
Mengatur Proses Politik
Lembaga politik mengatur proses dalam usaha pencapaian kedudukan politik tertentu melalui keanggotaan dalam suatu partai. Selanjutnya, setiap partai dapat melakukan kaderisasi agar dapat terjun dalam proses politik yang benar, misalnya melalui pemilihan wakil rakyat.
Advertisement
Contoh Lembaga Politik
Indonesia
Contoh lembaga politik di Indonesia misalnya dalam hal ini adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD, DPD, dan lain sebagainya yang umumnya bertugas sebagai pengawas dan pengambil kebijakan.
Partai Politik
Partai politik sebagai lembaga bisa diartikan sebagai organisasi sosial yang berkiprah dalam politik yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan mewakili kepentingan politik dan ideologi tertentu, serta bersaing dalam pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah konstitusi menjadi bagian dari adanya lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap konstitusi dan memutuskan perselisihan konstitusional yang timbul dalam sistem hukum khususnya yang muncul dari perselisahan untuk politik.
Ombudsman
Ombudsman menjadi satu di antara bagian daripada bentuk lembaga yang bertugas menerima dan menyelidiki pengaduan publik terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu khususnya hal masyarakat.
Ā
Sumber: Maxmanroe, Dosensosiologi
Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.