Apa Itu Hak Angket? Yuk, Pahami Tata Cara dan Mekanismenya

Sidang Paripurna — Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bola.com, Jakarta - Hak angket adalah satu di antara mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

Pengajuan hak angket diatur dalam Peraturan DPR no 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Pelatih Persis Akui Efek Ditinggal Alexis Messidoro: Kreativitas Minim, Sirkulasi Bola Jadi Lambat
Hampir 2 Tahun Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI: Mulai Terlihat Hasilnya

Hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat pengajuan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dan lebih dari satu Fraksi.

Selain itu, pengusulan hak angket perlu memerlukan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan.

Usulan tersebut bisa menjadi hak angket juga mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

Agar makin paham, berikut penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme hak angket DPR RI, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (2/11/2023).

Berita Video, Fahry Septian akan bercerita terkait kisahnya meraih emas di Cabor Voli

2 dari 2 halaman

Mekanisme Hak Angket DPR

Suasana gladi kotor persiapan pidato kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Kura-Gura, Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

1. Inisiasi

Hak angket dapat diajukan oleh anggota DPR atau fraksi-fraksi di DPR. Biasanya, anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket mengajukan usul kepada Badan Musyawarah DPR. Usulan ini kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR.

2. Pembahasan

Setelah usulan hak angket disetujui dalam rapat paripurna DPR, Badan Musyawarah DPR akan membentuk Panitia Khusus Hak Angket. Panitia ini bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pemerintah atau pejabat yang menjadi target hak angket.

3. Penyelidikan

Panitia Khusus Hak Angket akan melakukan penyelidikan terkait masalah atau kebijakan yang menjadi objek hak angket. Mereka dapat mengumpulkan bukti, mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

4. Penyelenggaraan Sidang Hak Angket

Setelah proses penyelidikan selesai, Panitia Khusus Hak Angket akan mengadakan sidang hak angket yang dihadiri oleh pemerintah atau pejabat yang diminta penjelasan. Selama sidang, anggota DPR dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau pejabat tersebut.

5. Penyampaian Laporan

Setelah sidang hak angket selesai, Panitia Khusus Hak Angket akan menyusun laporan yang berisi hasil penyelidikan dan temuan-temuan yang ditemukan. Laporan ini akan diajukan dalam rapat paripurna DPR.

6. Pengambilan Keputusan

Setelah laporan disampaikan, anggota DPR akan memutuskan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan. Mereka dapat mengambil tindakan seperti merekomendasikan perubahan kebijakan, menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab, atau melakukan tindakan lain sesuai hasil penyelidikan.

Sumber: dpr.go.id

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.