Pengertian KPPS dalam Pemilu, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Syaratnya

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi:

1. Asas mandiri dan adil
2. Asas kepastian hukum
3. Asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas
4. Asas kepentingan umum
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
7. Asas tertib

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa tugas KPPS antara lain:

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS.

2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS.

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

5. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu KPPS juga mempunyai kewenangan dan kewajiban, antara lain:

1. Menempelkan DPT di TPS.

2. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.

3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS pada hari yang sama dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Pemilihan di setiap tingkatan tersebut adalah Ketua dan Wakil Ketua KPPS yang tidak boleh menjadi calon peserta pemilihan dalam Pemilihan tersebut. Anggota KPPS terdiri dari anggota KPPS tetap dan anggota KPPS sementara. Syarat menjadi anggota KPPS adalah:

a. Warga negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 17 tahun pada saat penetapan susunan KPPS;

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Memiliki integritas, tidak menjadi anggota partai politik, dan tidak dipengaruhi oleh afiliasi kepentingan lain serta bersikap adil;

e. Berdomisili di wilayah kerja KPPS;

f. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang baik;

g. Mempunyai pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan

h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir sebelumnya.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Pendaftaran:

Calon petugas KPPS Pemilu harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

• surat pendaftaran
• fotokopi KTP
• fotokopi ijazah
• surat pernyataan bermaterai
• surat keterangan sehat
• daftar riwayat hidup
• pasfoto berwarna

 Semua dokumen ini akan menjadi syarat utama dalam pendaftaran sebagai calon petugas KPPS.

Sumber: jdih.kpu.go.id

Baca artikel seputar edukasi lainnya dengan mengeklik tautan ini.