Apa Itu Demokrasi? Ketahui Sejarah Singkat, Jenis, Prinsip, Ciri, dan Tujuannya

Menurut sejarah, sistem demokrasi sudah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara.

Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut.

Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan bapak demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.

Seluruh warga Athena (terkecuali wanita, budak, orang asing, pria di bawah usia 20 tahun) memiliki hak dapat berbicara dan memberi suara di majelis Athena.

Meski dibuat oleh majelis, demokrasi di Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik di Athena.

Secara umum, sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan.

• Demokrasi Langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan.

Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat.

Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut.

• Demokrasi Perwakilan

Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat.

Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara.

• Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).
• Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
• Pemerintahan menurut hukum.
• Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
• Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
• Kebebasan mengemukakan pendapat
• Kebebasan berserikat dan berposisi.
• Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

• Memiliki Perwakilan Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini.

• Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara

Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela.

• Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang.

Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya.

• Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

• Terdapat Sistem Kepartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi.

Tujuannya agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan.

Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum.

• Terciptanya Kebebasan

Dengan adanya demokrasi, berarti rakyat bebas berekspresi dan dan berpendapat sehingga negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berarti memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara, pendapat, hingga aspirasi mereka.

• Menciptakan Keadilan

Demokrasi menjamin hak-hak yang diperoleh setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijakan bersama. Dengan begitu, keadilan serta ketertiban bagi rakyatnya akan tercipta.

• Rakyat Berperan dalam Pemerintahan

Lantaran demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat maka warga negara dilibatkan dalam proses menjalankan roda pemerintah dan bernegara. Dengan begitu, rakyat turut berperan aktif dalam mendorong kinerja pemerintahan.

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengeklik tautan ini.