Apa Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia? Ini Penjelasannya

Sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang.

Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda.

MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat. Lantaran mengancam kepentingan Jepang maka MIAI dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari.

Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat nonkooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia kempetai.

Kempetai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan.

Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia:

1. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan Bahasa Belanda.

2. Membentuk kerja sama dengan tokoh nasionalis melalui Gerakan Tiga A.

3. Membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan menempatkan empat serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur sebagai pemimpinnya.

Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi Putera justru dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme. Setelah melihat Putera lebih bermanfaat pada kepentingan Indonesia, Putera dibubarkan oleh pemerintah Jepang.

4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chuo Sangi In pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Chuo Sangi In adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik.

5. Mendirikan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, Jawa Hokokai dipimpin oleh seorang gunseikan atau kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah.

Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan "Negara Makmur, Militer Kuat" Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai satu di antara basis militer serta wilayah industri.

Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal ini terlihat dari hal-hal berikut:

1. Menyita aset-aset ekonomi yang penting

Jepang menyita seluruh hasil perkebunan (teh, kopi, karet, dan tebu), pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting.

Hal tersebut berdampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri perang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan.

2. Melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi

Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengawasan ketat dimaksudkan agar tidak terjadi meningkatnya harga barang.

3. Kebijakan self sufficiency

Agar tidak membebani keuangan pusat, Jepang menerapkan self sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antarwilayah.

4. Setoran wajib, romusha, merosotnya harga pangan dan kelaparan

Lantaran terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 1944, Jepang melalui Jawa Hokokai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30 persen untuk pemerintah, 30 persen untuk lumbung desa, dan 40 persen untuk hak miliknya.

Akibatnya segala sektor menurun drastis. Kondisi diperparah dengan kewajiban kerja paksa (romusha) bagi tenaga kerja usia produktif.

Akibat adanya romusha, banyak lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh.

Untuk mengatasi hal ini, Jepang mendirikan kumiyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan mengenalkan sistem pertanian line system yaitu sistem pertanian secara efisien. Namun, nyatanya perekonomian rakyat tetap terpuruk.

Munculnya Sistem Romusha

Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengerahan tenaga kerja melalui romusha juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

Romusha dimobilisasi untuk pembangunan saran perang tidak hanya di Indonesia saja melainkan di Burma, Muangthai (Thailand), Vietnam, dan Malaysia.

Selain romusha, juga diterakpkan jugun ianfu yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang.

Pendidikan

Selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat.

Baru pada 1943, pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan Hakko Ichiu, yang berarti Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap. Satu atap yang dimaksud adalah di bawah Kekaisaran Jepang. Ajaran Hakko Ichiu ditujukan sebagai doktrin dari pihak Jepang.

Penggunaan Bahasa dan Stratifikasi Sosial

Meski kebijakan Jepang banyak yang negatif, ada beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia, satu di antaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Selama masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda di mana pribumi menjadi golongan diatas bangsa Eropa dan Timur Asing.

Sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia.

Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikeirei.

Hal ini kemudian memunculkan protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama, sebagai bentuk propaganda Jepang.

Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Namun, organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman agar karyanya tidak menyimpang dan melawan Jepang.

Di sisi lain, muncul buku-buku karya sastra yang dibiarkan berkembang karena tidak bertentangan dengan Jepang seperti Cinta Tanah Air karya Nur Sutan Iskandar, Palawija karya Karim Halim, dan Angin Fuji karya Usmar Ismail.

Sebaliknya, karya sastra yang bertentangan dengan Jepang dilarang dan penulisnya dimasukkan ke penjara seperti karya sastra Siap Sedia karya Chairil Anwar.

Sumber: sma13smg.sch.id

Baca artikel seputar edukasi lainnya dengan mengeklik tautan ini.