Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ilustrasi pemerintahan. (Image by fanjianhua on Freepik)

Bola.com, Jakarta - Sistem pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Ada dua sistem yang paling umum diterapkan di berbagai negara adalah sistem parlementer dan sistem presidensial.

Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, serta diawasi.

Dalam sistem parlementer, hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi.

Namun, ketergantungan pada dukungan parlemen juga bisa menyebabkan ketakstabilan jika terjadi perubahan politik yang signifikan.

Di sisi lain, sistem presidensial menekankan pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, menciptakan sistem checks and balances yang kuat.

Namun, hal ini juga bisa memperlambat proses legislasi jika terjadi konflik antara presiden dan legislatif.

Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang perbedaan-perbedaan ini, diharapkan dapat lebih kritis dalam menganalisis sistem pemerintahan yang diterapkan di negara mereka sendiri atau di negara lain.

Berikut perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial yang perlu dipahami, Selasa (25/6/2024).

Berita video pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, optimistis bertahan di MU jika bisa juara Piala FA melawan Manchester City pada sabtu nanti.

2 dari 4 halaman

Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ilustrasi negara presidensial. (Foto oleh just baf: https://www.pexels.com/id-id/foto/patriotisme-pedesaan-simbol-administrasi-9460618/)

1. Struktur Pemerintahan

Sistem Parlementer: Di dalam sistem parlementer, terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kepala negara bisa berupa presiden atau raja, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Sistem Presidensial: Dalam sistem presidensial, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat.

2. Pemisahan Kekuasaan

Sistem Parlementer: Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Perdana menteri dan kabinetnya adalah anggota parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen.

Jika parlemen memberikan mosi tidak percaya, pemerintah harus mengundurkan diri.

Sistem Presidensial: Terdapat pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Presiden tidak bisa menjadi anggota legislatif dan sebaliknya.

Eksekutif tidak bertanggung jawab langsung kepada legislatif dan tidak dapat diberhentikan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya.

3. Proses Pemilihan

Sistem Parlementer: Perdana menteri dipilih oleh anggota parlemen dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas kursi. Pemilu legislatif lebih menentukan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan.

Sistem Presidensial: Presiden dipilih melalui pemilihan umum nasional, terpisah dari pemilihan anggota legislatif. Proses pemilihan ini membuat presiden memiliki mandat langsung dari rakyat.

3 dari 4 halaman

Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

4. Stabilitas Pemerintahan

Sistem Parlementer: Pemerintahan bisa kurang stabil karena tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.

Koalisi yang rapuh atau perubahan dukungan politik bisa menyebabkan pemerintah jatuh dan memicu pemilihan baru.

Sistem Presidensial: Pemerintahan cenderung lebih stabil karena presiden dipilih untuk masa jabatan tetap dan tidak mudah diberhentikan oleh legislatif.

Ini memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan selama masa jabatan presiden.

5. Pengambilan Keputusan

Sistem Parlementer: Pengambilan keputusan cenderung lebih cepat karena adanya hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan parlemen memperlancar proses legislasi.

Sistem Presidensial: Pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena presiden harus bekerja sama dengan legislatif yang mungkin didominasi oleh partai oposisi. Perbedaan kepentingan politik bisa menghambat proses legislasi.

6. Akuntabilitas

Sistem Parlementer: Akuntabilitas pemerintahan tinggi karena perdana menteri dan kabinet harus mendapatkan dukungan parlemen dan bisa diberhentikan melalui mosi tidak percaya. Ini memaksa pemerintah untuk bekerja sesuai dengan kehendak mayoritas parlemen.

Sistem Presidensial: Akuntabilitas bisa lebih rendah karena presiden tidak bisa diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui proses impeachment yang panjang dan kompleks. Presiden memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan.

4 dari 4 halaman

Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ilustrasi penguasa. (Photo by Hunters Race on Unsplash)

7. Keseimbangan Kekuasaan

Sistem Parlementer: Kekuasaan cenderung terpusat pada parlemen, yang memiliki wewenang besar atas eksekutif. Ini bisa mengurangi independensi eksekutif tetapi meningkatkan pengawasan legislatif.

Sistem Presidensial: Kekuasaan lebih terdistribusi dengan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang pemerintahan memiliki kekuatan dan wewenang yang independen, menciptakan sistem checks and balances yang lebih kuat.

8. Efisiensi Pemerintahan

Sistem Parlementer: Sistem ini dianggap lebih efisien dalam pelaksanaan kebijakan karena adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Koordinasi yang lebih baik mempercepat implementasi program pemerintah.

Sistem Presidensial: Efisiensi bisa terhambat oleh konflik politik antara presiden dan legislatif. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik bisa memperlambat proses legislasi dan implementasi kebijakan.

9. Representasi Politik

Sistem Parlementer: Representasi politik lebih fleksibel karena partai-partai dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan. Ini memungkinkan suara minoritas lebih terwakili dalam kebijakan pemerintah.

Sistem Presidensial: Representasi politik cenderung lebih polar, dengan partai yang menang pemilu presiden memiliki kendali besar atas eksekutif. Partai oposisi memiliki peran terbatas dalam pengambilan keputusan eksekutif.

Yuk, baca artikel perbedaan lainnya dengan mengeklik tautan ini.