Pengertian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Manfaat, Tujuan, Fungsi, dan Cirinya

• Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.
• Membuka dan memperluas lapangan kerja yang tentunya penting bagi para pencari kerja.
• Mencegah terjadinya praktik monopoli oleh pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi eskpor, baik itu migas ataupun non-migas. Hal ini akan menambah devisa negara.
• Mengisi kas negara dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kondisi perekonomian negara.

• Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.
• Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha BUMN.
• Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN.
• Bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
• Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh pihak swasta dan koperasi.
• Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

• Sebagai penyedia barang yang ekonomis dan juga jasa yang tidak disediakan oleh perusahaan swasta.
• Yang merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian.
• Yang memiliki fungsi sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam bagi masyarakat banyak.
• Sebagai penyedia layanan untuk kebutuhan masyarakat.
• Memiliki fungsi sebagai penghasil barang dan juga jasa demi memenuhi kebutuhan orang banyak.
• Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati pihak swasta.
• Mempunyai fungsi dalam membuka lapangan pekerjaan.
• Menjadi penghasil devisa negara.
• Memiliki fungsi sebagai pembantu dalam mengembangkan usaha kecil koperasi.
• Sebagai pendorong aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha.

• Pemilik badan usaha tersebut adalah pemerintah.
• Pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam menetapkan kebijakan dan menjalankan kegiatan usaha.
• Penyumbang kas negara (sumber pendapatan negara).
• Instrumen yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian negara.
• Modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, adapula modal yang diperoleh dari bantuan luar negeri.
• Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi dibenarkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
• Pemerintah berperan sebagai pemegang saham (minimal 51 persen sahamnya harus dipegang oleh pemerintah), masyarakat juga berperan sebagai pemegang saham (maksimal 49 persen saham dapat dipegang oleh masyarakat).
• Semua risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pemerintah.

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengeklik tautan ini.