Bola.com, Jakarta - Pemakzulan adalah proses hukum dan politik yang digunakan untuk mengeluarkan seorang pejabat publik dari jabatannya karena dianggap melakukan pelanggaran serius.
Proses ini melibatkan badan legislatif atau parlemen dan biasanya dilakukan melalui beberapa tahap penyelidikan dan pemungutan suara.
Baca Juga
Advertisement
Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) VI Daring, pemakzulan adalah proses, cara, perbuatan memakzulkan, sementara makzul adalah berhenti memegang jabatan; turun takhta.
Pemakzulan adalah mekanisme penting dalam sistem pemerintahan demokratis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka layani.
Tujuan utama dari pemakzulan adalah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan adanya mekanisme pemakzulan, pejabat yang diduga melakukan pelanggaran serius seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran konstitusi dapat diadili dan, jika terbukti bersalah, diberhentikan dari jabatannya.
Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi negara.
Selain itu, pemakzulan berfungsi sebagai pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa depan. Ancaman pemakzulan mendorong pejabat publik untuk bertindak sesuai hukum dan etika yang berlaku, serta mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan mereka.
Dengan demikian, pemakzulan bukan hanya alat untuk menghukum pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Setelah memahami apa itu pemakzulan, ketahui pula prosedur pemakzulan pada umumnya, berikut ini, Rabu (24/7/2024).
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Prosedur Umum Pemakzulan
1. Penyelidikan dan Penyelidikan Awal
Proses pemakzulan dimulai dengan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup bahwa pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran serius. Penyelidikan ini bisa dilakukan oleh komite khusus di badan legislatif atau oleh badan investigasi lainnya.
2. Penyusunan Artikel Pemakzulan
Jika penyelidikan menemukan bukti yang cukup, artikel pemakzulan atau dakwaan formal akan disusun. Artikel-artikel ini merinci tuduhan terhadap pejabat tersebut dan alasan mengapa pemakzulan dianggap perlu.
3. Pemungutan Suara di Majelis Rendah
Artikel pemakzulan kemudian diajukan ke majelis rendah dari badan legislatif (seperti DPR di Indonesia atau House of Representatives di Amerika Serikat) untuk pemungutan suara. Jika mayoritas anggota majelis rendah menyetujui artikel pemakzulan, proses berlanjut ke majelis tinggi.
4. Sidang di Majelis Tinggi
Majelis tinggi (seperti MPR di Indonesia atau Senate di Amerika Serikat) kemudian mengadakan sidang untuk mengadili pejabat yang sedang dimakzulkan. Selama sidang ini, bukti-bukti dipresentasikan dan saksi-saksi mungkin dipanggil untuk memberikan kesaksian.
5. Pemungutan Suara di Majelis Tinggi
Setelah sidang selesai, majelis tinggi mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah pejabat tersebut harus dimakzulkan dan dipecat dari jabatannya. Biasanya, diperlukan suara mayoritas atau supermayoritas (misalnya, dua pertiga) untuk memberhentikan pejabat tersebut.
Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.
Advertisement