Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960) adalah Panglima Tentara Nasional sejak 8 Juli 2015. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2014, setelah ditunjuk oleh Presiden SBY untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Pada Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko. Ada yang tidak biasa dari pelantikannya, diketahui kala itu, Jokowi mendobrak tradisi pergantian Panglima TNI yang sudah ada. Panglima TNI Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Sesuai tradisi yang berlaku, tongkat komando akan bergeser ke Angkatan Udara karena sebelum Moeldoko, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Namun, Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi itu. Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru. Selanjutnya, calon panglima pilihan Jokowi ini harus melalui rangkaian fit and proper test di DPR.

Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 yang berpengalaman di kecabangan infanteri baret hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI-AD,[7] Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur Akmil. Selain itu, Gatot juga adalah Ketua Umum PB FORKI periode 2014-2018.

Panglima TNI Tanpa Catatan Pelanggaran HAM 

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi calon tunggal Panglima TNI dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Terkait hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) angkat bicara. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar nama Gatot sama sekali tidak ada catatan pelanggaran HAM, tapi Jokowi harus memberi penjelasan memilih calon dari angkatan darat lagi.

"Nama Gatot itu sebenarnya bersih, tidak ada catatan terkait pelanggaran HAM. Namun yang patut disesali adalah Presiden Jokowi tidak menjelaskan hal itu. Ini krusial, karena siklus yang dilakukan dari zaman Gus Dur itu agar AD tidak didominasi di mana pada saat era orde baru banyak catatan buruknya," ujar Harris di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Gatot di Mata Para Sahabat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Politisi Golkar Fayakhun Andriadi, yang pernah duduk di Komisi I DPR mengatakan berkawan baik dengan Jenderal Gatot.

"Saya tidak terlalu pandai menilai seseorang, yang pasti kami berkawan. Yang saya kenal, beliau adalah seorang tentara profesional," ujar Fayakhun.

Meski menyatakan tak pandai menilai, Ketua DPD Golkar Jakarta kubu Agung Laksono itu pun menyebut, Gatot mempunyai wawasan yang kuat.

Dia menuturkan, dengan kemampuan Gatot, dia merasa yakin calon Panglima TNI itu mampu melindungi kepentingan nasional secara maksimal.

"Beliau itu punya wawasan kebangsaan yang kuat, dan saya yakin mampu melindungi national interest secara maksimal," pungkas Fayakhun.

Ini Langkah Gatot Pimpin TNI 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada 5 poin penting yang wajib diperhatikan, jika ingin terwujud transformasi TNI dari prajurit kemerdekaan menjadi tentara profesional dalam era demokrasi.

Pandangan Gatot ini disampaikan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda Agung Pramono, ‎dalam bedah buku 'Transformasi TNI: Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi', karya Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2015).

Poin pertama adalah pemutahiran doktrin dan organisasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Doktrin itu pun harus fleksibel sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Poin kedua, Gatot menggarisbawahi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang harus dimodernisasi. Sebab, 55 persen kondisi alusista saat ini sudah lebih dari 35 tahun. Berbeda dengan negara lain yang terus meng-upgrade alutista mereka.

Poin ketiga, Gatot menekankan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, dalam hal ini prajurit maupun pegawai negeri sipil (PNS) TNI. Di antaranya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.

Dalam poin 4, Panglima TNI menilai perlunya peningkatan kerja sama militer dengan negara lain. Tujuannya, untuk komparasi kemampuan TNI dengan tentara asing.

Poin terakhir, pengganti Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko itu menyoroti perlunya kedekatan TNI dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat harus menjadi perhatian, demi terjadinya transformasi di tubuh TNI.