Bangun Pusat Data di Indonesia, Microsoft Wajib Gaet UMKM

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan Microsoft di Washington DC. Itu dilakukan untuk membahas perkembangan rencana investasi membangun pusat data di Indonesia.

Bahlil mengapresiasi komitmen yang direncanakan Microsoft untuk Indonesia seperti yang pernah dikemukakan tahun lalu oleh CEO Microsoft saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

"Presiden Jokowi menginginkan Microsoft masuk ke Indonesia. Semuanya kami akan bantu, dalam konteks bagaimana aturan diperhatikan dan ditegakkan. Dengan tetap memperhatikan kolaborasi dengan UMKM, pengusaha daerah maupun pengusaha nasional lain," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Ditegaskan Bahli, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), seluruh proses perizinan investasi yang dilakukan melalui sistem OSS dan perizinan di daerah, seluruhnya akan dibantu oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Dia pun menyampaikan kepada Microsoft bahwa UU Cipta Kerja mewajibkan program kemitraan antara investor dengan UMKM.

"Sesuai perintah UU Cipta Kerja, setiap investasi harus ada kolaborasi dengan pengusaha daerah, tapi yang profesional. Jadi setiap investasi yang masuk betul-betul memberikan dampak dan bermanfaat," terang Bahlil.

Vice President of Azure Global-Microsoft Mark Jacobsohn menyampaikan, Microsoft memiliki komitmen jangka panjang pada pertumbuhan Indonesia. Inisiatif yang dicanangkan di Indonesia dengan tema Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia.

 

Microsoft Investasi Rp 14,5 Triliun untuk Bangun Pusat Data di Malaysia

Microsoft dikabarkan telah menandatangani kerjasama dengan pemerintah Malaysia, untuk membangun pusat data pertamanya di negeri jiran. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 14,5 triliun (estimasi kurs USD 1 = Rp 14.500)

Dikutip dari Nikkei Asia, Jumat (23/4/2021) kabar tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Malaysia lewat keterangan resminya. Proyek ini dinamai 'Bersama Malaysia', yang akan menjadi langkah paling signifikan perusahaan setelah 28 tahun beoperasi di Malaysia.

"Investasi signifikan dari Microsoft ini semakin memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat data regional potensial dan kami selalu siap untuk menyambut lebih banyak mitra seperti kami bekerja dengan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan proposisi nilai Malaysia di ruang besar data ini,” sebut Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam laman resmi Microsoft.

Kerjasama ini bukan hanya mencakup rencana pembangunan pusat data, melainkan juga target perusahaan untuk melatih 1 juta penduduk Malaysia di bidang bisnis digital.

Termasuk akan membentuk MyDigital Alliance Leadership Council, kolaborasi perusahaan dengan pemerintah dalam merekomendasikan beberapa kebijakan berbasis cloud-fist dan digital-native.

Microsoft juga mengklaim investasinya tersebut dapat membantu menyumbang pendapatan baru bagi negara hingga USD 4,6 miliar atau sekitar Rp 66,7 triliun. Termasuk bakal membantu menciptakan 19 ribu lapangan pekerjaan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Nilai investasi Microsoft ini akan jadi yang terbesar, setelah sebelumnya pemerintah Malaysia juga telah mengizinkan Amazon, Google dan perusahaan telekomunikasi lokal Telekom Malaysia untuk membangun pusat data dan layanan komputasi awan.

Kerjasama ini akan menjadi titik balik bagi iklim investasi Malaysia, yang selama pandemi 2020 nilai investasi asing langsung (FDI) negara ini turun hingga 68 persen. Kinerja ini merupakan yang terburuk dibanding negara Asia Tenggara lainnya.

Di tengah musim seret investasi seperti saat ini, Malaysia mencoba untuk mempertahankan dirinya sebagai tujuan investasi. Menteri keuangan Malayisa, baru-baru ini mengatakan sedang mencari insentif untuk membantu menarik lebih banyak FDI.

Dikatakan, nilai investasi dari penyedia layanan cloud ini ditaksir bisa mencapai puluhan triliun. Berkisar USD 2,91 miliar hingga USD 3,64 miliar atau sekitar Rp 42,1 triliun hingga Rp 52,7 triliun selama lima tahun ke depan.